Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan, penyusunan, menelaah, meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, memberikan bantuan hukum, publikasi atau penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum.

Fungsi Bagian Hukum:

  1. Menyusun perencanaan program kegiatan koordinasi perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah;
  2. Melaksanakan perumusan, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah.   
  3. Memberikan layanan dan konsultasi hukum dan HAM serta bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah dan yang tersangkut perkara dalam kedinasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
  4. Melaksanakan Publikasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  5. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat.
  6. Memberikan pertimbangan hukum dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di bidang hukum dan perundang-undangan.
  7. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
  8. Mengadakan harmonisasi dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksananya.

Kepala Bagian Hukum terdiri dari :

  1. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
  2. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; dan
  3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.

 

Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas  Melakukan Dokumentasi dan Publikasi Produk-Produk Hukum, menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, mengatur penyebaran Dokumen Hukum,  mengumpulkan bahan penyuluhan/ sosialisasi dan melaksanakan Penyuluhan peraturan perundang-undangan dan Sosialisasi Peraturan Daerah.

Fungsi Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum :

  1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan tekhnis, pedoman dan petunjuk tekhnis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum ;
  2. Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum ;
  3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk tekhnis di bidang Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum ;
  4. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ;
  5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
  6. Melakukan pencatatan termasuk statistik dan kartotik di Bidang Peraturan Perundang-undangan ;
  7. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan dokumentasi hukum ;
  8. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan system Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
  9. Mengumpulkan, menghimpun dan memperbanyak produk-produk hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah ;
  10. Menyiapkan produk-produk hukum untuk kegiatan publikasi peraturan perundang-undangan;
  11. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyebaran segala peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah ;
  12. Menghimpun dan menerbitkan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  13. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyuluhan hukum dan Sosialisasi Peraturan Daerah;
  14. Mempelajari, meneliti dan mengevaluasi perkembangan kegiatan penyuluhan hukum;
  15. Menyiapkan tempat dan fasilitas pendukung di dalam kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.

 

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
Kepala  Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan, daerah serta menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Fungsi Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan

  1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan evaluasi produk hukum daerah;
  2. Menyiapkan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;
  3. Menghimpun dan mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan;
  4. Menyiapkan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk pemecahan masalah;
  6. Mengkaji peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan daerah;
  7. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Peraturan Perundang-undangan;
  8. Menyiapkan rancangan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka menyusun produk hukum daerah;
  10. Mempelajari pedoman dan petunjuk di Bidang Penelitian Pengolahan Data Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;
  11. Memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah;
  12. Melakukan penelitian, pengkajian/penelaahan dan evaluasi terhadap produk hukum daerah.
  13. Menyusun Program Legislasi Daerah (prolegda) dan membuat peta permasalahan hukum.

 

Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah hukum, memberikan pelayanan bantuan hukum/advokasi melakukan harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan menyelenggarakan sosialisasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) di daerah.

fungsi Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM:

  1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum dan HAM;
  2. Menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Bantuan Hukum dan HAM;
  3. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Bantuan Hukum dan Pelanggaran HAM di daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah ;
  4. Menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyelesaian sengketa/perkara, permasalahan Hukum dan HAM;
  5. Memberikan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan kepada Pemerintah Daerah / Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara sengketa dalam kedinasan ;
  6. Mengikuti perkembangan hukum di bidang bantuan hukum dan HAM yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk tekhnis di Bidang Bantuan Hukum dan HAM;
  7. Menyiapkan dan melakukan harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan tentang HAM serta menyelenggarakan sosialisasi RANHAM di daerah.

Add comment


Security code
Refresh