Pemkab Resmi Berhentikan 1 PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus disiplin untuk bekerja dan harus setia menjadi abdi negara. Apabila dilanggar tentu bakal mengalami nasib sama seperti SH (40) yang baru diproses pemberhentiannya secara terhormat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kobar kemarin. Selain itu, 2 PNS lainnya yang juga akan mendapat sanksi berat masih menunggu, dan SK pemberhentian secara hormat sudah ditandatangani Bupati Kobar Ujang Iskandar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kobar Tengku Ali Syahbana melalui Kabid Pembinaan Aparatur Hariyadi mengatakan, adanya pemecatan atau bentuk sanksi yang diberikan kepada PNS itu karena ulahnya sendiri. Menurutnya sebagai PNS itu ada aturannya, terutama tentang disiplin dan banyak aturan yang harus dipatuhi.
“Tugas PNS adalah bekerja sesuai tupoksi. Apabila melanggar aturan termasuk kedisiplinan maka sanski telah menanti. Seperti kasus SH oknum PNS disalah satu dinas yang diberhentikan secara hormat karena tidak masuk kerja dan meninggalkan tugas. Yang bersangkutan sendiri dalam catatan tidak masuk kerja selama 321 hari. Sementara dalam perundang-undangan tidak masuk selama 46 hari bisa langsung dipecat. Maka dari itu yang bersangkutan dipanggil dan diberi SK pemberhentian,” kata Hariyadi di ruang kerjanya kemarin.

Sementara dalam kasus yang sama ada 2 PNS lainnya yang juga melanggar disiplin dan mendapatkan sanksi pemecatan. Diungkapkan Hariyadi, sebenarnya ada 4 PNS yang dikenakan sanksi dan tiga diantaranya diberhentikan secara hormat dan satunya mendapatkan sanksi penurunan pangkat.
Namun demikian lanjut Hariyadi, bagi PNS yang diberhentikan tersebut diberi waktu selama 14 hari untuk mengajukan bading secara administrasi ke Badan Kepegawaian RI di Jakarta. Kemudian lanjutnya lagi, apabila tidak setuju dengan pemberhentian tersebut, dan apabila dengan waktu yang ditentukan tidak dipenuhi maka yang bersangkutan sudah resmi diberhentikan  jadi PNS. Mengenai hak-hak PNS yang diberhentikan juga masih diberikan seperti tunjangan perumahan dan lain-lainnya.
“Selain itu Hariyadi juga memaparkan sejak tahun 2011 hingga sekarang, kasus pelanggaran yang dilakukan PNS dilingkup Pemkab Kobar ada 25 orang. Dari 25 orang tersebut, 16 diantaranya merupakan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Sedangkan sisanya tersangkut kasus hukum.
“Sementara empat sudah kami proses dan yang lainnya bakal segera diproses. Supaya tidak ada kecemburuan sosial antara sesama PNS yang benar-benar giat bekerja. Sedangkan yang tidak mau bekerja dibiarkan. Aturan akan kami terapkan kepada yang melanggar aturan,” pungkasnya (sumber radar sampit, 07 maret 2014)

 

Add comment


Security code
Refresh