PNS Dituntut Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dituntut harus disiplin, sejak 2011 lalu. BKD telah memberikan saksi pemecatan terhadap 5 PNS.
Menurut Kepala Bidang Pembinaan Aparatur BKD Kobar Hariyadi, dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan prima aparat negara. BKD bakal menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dikatakannya PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan dan sebagai gantinya terbitlah PP NO. 53 Tahun 2010.
“Dengan sosialisasi PP Nomor 53 ini, pegawai bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanya serta mengoptimalkan kenerja sesuai tugas pokok masing-masing. Aturan tertuang dalam PP baru ini jauh lebih keras dibadingkan PP sebelumnya” ujar Hariyadi.

Read more ...

Pemkab Resmi Berhentikan 1 PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus disiplin untuk bekerja dan harus setia menjadi abdi negara. Apabila dilanggar tentu bakal mengalami nasib sama seperti SH (40) yang baru diproses pemberhentiannya secara terhormat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kobar kemarin. Selain itu, 2 PNS lainnya yang juga akan mendapat sanksi berat masih menunggu, dan SK pemberhentian secara hormat sudah ditandatangani Bupati Kobar Ujang Iskandar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kobar Tengku Ali Syahbana melalui Kabid Pembinaan Aparatur Hariyadi mengatakan, adanya pemecatan atau bentuk sanksi yang diberikan kepada PNS itu karena ulahnya sendiri. Menurutnya sebagai PNS itu ada aturannya, terutama tentang disiplin dan banyak aturan yang harus dipatuhi.
“Tugas PNS adalah bekerja sesuai tupoksi. Apabila melanggar aturan termasuk kedisiplinan maka sanski telah menanti. Seperti kasus SH oknum PNS disalah satu dinas yang diberhentikan secara hormat karena tidak masuk kerja dan meninggalkan tugas. Yang bersangkutan sendiri dalam catatan tidak masuk kerja selama 321 hari. Sementara dalam perundang-undangan tidak masuk selama 46 hari bisa langsung dipecat. Maka dari itu yang bersangkutan dipanggil dan diberi SK pemberhentian,” kata Hariyadi di ruang kerjanya kemarin.

Read more ...